Bayangkan sebuah sungai yang pernah menampung ribuan lumba-lumba air tawar. Hari ini, hanya 62 ekor yang tersisa. Bayangkan pula sebuah provinsi yang kehilangan 44.483 hektare hutan dalam satu tahun—angka tertinggi di seluruh Indonesia. Inilah realitas yang dihadapi Sungai Mahakam dan Kalimantan Timur hari ini.

Mahakam bukan sekadar sungai. Ia adalah sistem penopang kehidupan yang kompleks, arteri ekologis yang mengalirkan nutrisi dari hulu hingga delta pesisir, koridor budaya yang telah menjadi rumah bagi Masyarakat Adat selama berabad-abad, dan mesin ekonomi yang mendorong pertumbuhan provinsi dan nasional. Namun, sistem vital ini kini berada di titik kritis.

Dua Gelombang yang Bertabrakan

Krisis Mahakam tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil konvergensi dua gelombang besar yang saling memperkuat: warisan industri ekstraktif yang telah beroperasi puluhan tahun, dan megaproyek pembangunan masa depan yang dipacu negara.

Gelombang Pertama: Kutukan Batu Bara dan Sawit

Kalimantan Timur telah lama menjadi pusat industri batu bara Indonesia. Beberapa perusahaan raksasa beroperasi di dalam dan sekitar DAS Mahakam:

Kehadiran masif perusahaan-perusahaan ini menjadikan pengerukan batu bara sebagai pendorong ekonomi utama sekaligus sumber degradasi lingkungan paling signifikan. Secara paralel, ekspansi perkebunan kelapa sawit mengubah wajah lanskap Mahakam, seringkali dengan mengorbankan hutan alam.

Yang lebih mengkhawatirkan, analisis menunjukkan bahwa 97% deforestasi di Kalimantan Timur bersifat legal secara prosedural. Ini bukan pembalakan liar yang bisa disalahkan pada oknum. Ini adalah kegagalan sistemis: kerangka hukum yang seharusnya melindungi hutan justru berfungsi sebagai instrumen yang melegitimasi perusakannya.

Gelombang Kedua: Ibu Kota Nusantara (IKN)

Di atas lanskap yang sudah tertekan, kini muncul gelombang perubahan kedua: pembangunan IKN. Meskipun dipromosikan dengan visi "Forest City," realitas di lapangan berbeda.

Data menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir saja, aktivitas pembangunan untuk bendungan, gedung perkantoran, dan bukaan lainnya telah mencapai 14.000 hektare. Lebih parah lagi, kawasan inti IKN ternyata tidak berada di atas "kanvas kosong". Forest Watch Indonesia mencatat bahwa di dalam kawasan IKN sendiri terdapat:

• 83 perusahaan tambang
• 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit
• 4 perusahaan kehutanan

yang telah beroperasi sebelumnya. Pembangunan IKN berisiko memperparah kerusakan yang sudah ada, bukan memulihkannya. Efek kumulatif ini termanifestasi dalam bencana seperti banjir yang melanda Kecamatan Sepaku, kawasan inti IKN.