Ruang bersama untuk mendengar cerita, mengikuti perkembangan, dan memperkuat gerakan menjaga Lanskap Mahakam.
3 Juni 2026
Bayangkan sebuah sungai yang pernah menampung ribuan lumba-lumba air tawar. Hari ini, hanya 62 ekor yang tersisa. Bayangkan pula sebuah provinsi yang kehilangan 44.483 hektare hutan dalam satu tahun—angka tertinggi di seluruh Indonesia. Inilah realitas yang dihadapi Sungai Mahakam dan Kalimantan Timur hari ini.
Mahakam bukan sekadar sungai. Ia adalah sistem penopang kehidupan yang kompleks, arteri ekologis yang mengalirkan nutrisi dari hulu hingga delta pesisir, koridor budaya yang telah menjadi rumah bagi Masyarakat Adat selama berabad-abad, dan mesin ekonomi yang mendorong pertumbuhan provinsi dan nasional. Namun, sistem vital ini kini berada di titik kritis.
Krisis Mahakam tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil konvergensi dua gelombang besar yang saling memperkuat: warisan industri ekstraktif yang telah beroperasi puluhan tahun, dan megaproyek pembangunan masa depan yang dipacu negara.
Kalimantan Timur telah lama menjadi pusat industri batu bara Indonesia. Beberapa perusahaan raksasa beroperasi di dalam dan sekitar DAS Mahakam:
Kehadiran masif perusahaan-perusahaan ini menjadikan pengerukan batu bara sebagai pendorong ekonomi utama sekaligus sumber degradasi lingkungan paling signifikan. Secara paralel, ekspansi perkebunan kelapa sawit mengubah wajah lanskap Mahakam, seringkali dengan mengorbankan hutan alam.
Yang lebih mengkhawatirkan, analisis menunjukkan bahwa 97% deforestasi di Kalimantan Timur bersifat legal secara prosedural. Ini bukan pembalakan liar yang bisa disalahkan pada oknum. Ini adalah kegagalan sistemis: kerangka hukum yang seharusnya melindungi hutan justru berfungsi sebagai instrumen yang melegitimasi perusakannya.
Di atas lanskap yang sudah tertekan, kini muncul gelombang perubahan kedua: pembangunan IKN. Meskipun dipromosikan dengan visi "Forest City," realitas di lapangan berbeda.
Data menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir saja, aktivitas pembangunan untuk bendungan, gedung perkantoran, dan bukaan lainnya telah mencapai 14.000 hektare. Lebih parah lagi, kawasan inti IKN ternyata tidak berada di atas "kanvas kosong". Forest Watch Indonesia mencatat bahwa di dalam kawasan IKN sendiri terdapat:
yang telah beroperasi sebelumnya. Pembangunan IKN berisiko memperparah kerusakan yang sudah ada, bukan memulihkannya. Efek kumulatif ini termanifestasi dalam bencana seperti banjir yang melanda Kecamatan Sepaku, kawasan inti IKN.
Dari semua spesies yang ada di Mahakam, Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) adalah yang paling ikonik dan paling terancam. Mamalia ini merupakan satu-satunya lumba-lumba air tawar yang ditemukan di Indonesia dan salah satu dari hanya tiga populasi lumba-lumba Irrawaddy yang hidup di sungai besar di dunia.
Statusnya yang sangat langka menjadikannya simbol dari keunikan ekologis Mahakam. Namun, kondisinya kini berada di ambang kepunahan.
Data terbaru per Juli 2025 menunjukkan populasi pesut tersisa hanya 62 ekor.
Angka ini merupakan penurunan yang sangat drastis dari populasi yang diperkirakan mencapai ribuan ekor pada masa lalu. Penurunan dramatis ini bukan sekadar isu konservasi satu spesies, melainkan indikator yang jelas atas keruntuhan sistemik ekosistem Sungai Mahakam.
Nasib pesut dapat dianggap sebagai canary in the coal mine—peringatan dini atas krisis ekologis yang lebih luas. Ancaman utama yang mendorongnya ke jurang kepunahan adalah produk langsung dari aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan:
Dengan demikian, upaya untuk menyelamatkan pesut tidak dapat lagi terbatas pada konservasi spesies secara sempit, melainkan harus mencakup rehabilitasi seluruh DAS Mahakam.
Bagi masyarakat lokal, sungai adalah sumber kehidupan. Namun, fungsi ini telah tercederai. Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya secara fungsional telah berubah menjadi saluran pembuangan bagi limbah industri.
Insiden jebolnya tanggul penampung limbah tambang menjadi ancaman yang nyata dan berulang. Sebagai contoh, kasus jebolnya tanggul milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara, memberikan gambaran jelas tentang risiko yang juga dihadapi Kaltim:
Krisis air bersih ini tidak hanya terjadi saat insiden, tetapi juga telah menjadi masalah yang sudah kronis. Bahkan air yang telah diolah oleh Perumda Air Minum sering kali kualitasnya masih diragukan. Di wilayah Delta Mahakam, air bersih telah menjadi komoditas yang langka.
Gelombang industrialisasi telah meminggirkan Masyarakat Adat yang telah lama mendiami wilayah ini. Mereka seringkali dilarang untuk tinggal atau membuka ladang di dalam kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang secara efektif merampas akses mereka terhadap sumber-sumber pendapatan tradisional.
Dampak ini dirasakan berbeda berdasarkan gender. Laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengenai operasi PT KPC menyoroti bagaimana krisis air dan hilangnya sumber daya alam menimbulkan beban ganda bagi perempuan di komunitas Dayak Basap. Merekalah yang paling sering bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan kebutuhan domestik, sehingga harus mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga ekstra untuk mencari air bersih dan bahan pangan ketika sumber daya lokal telah tercemar atau punah.
Di kalangan generasi muda di Kalimantan Timur, situasi ini menciptakan dilema sosial yang kompleks. Di satu sisi, industri ekstraktif merupakan salah satu penyedia lapangan kerja utama. Di sisi lain, kesadaran akan dampak destruktif semakin meningkat. Keresahan ini telah memicu gelombang aktivisme dan protes dari kalangan mahasiswa dan kelompok pemuda.
Sebagai respons terhadap tingginya laju deforestasi, Kalimantan Timur terpilih menjadi yurisdiksi percontohan di Indonesia untuk program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund, sebuah skema pembayaran berbasis kinerja yang dikelola oleh Bank Dunia. Program ini bertujuan memberikan insentif finansial dengan potensi hingga $110 juta bagi provinsi sebagai imbalan atas keberhasilannya dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Namun, program ini menciptakan paradoks tata kelola karbon yang mencolok. Ia mencoba memberi nilai ekonomi pada hutan yang dibiarkan tegak, tetapi beroperasi dalam sistem politik-ekonomi yang secara fundamental terus memberikan insentif bagi perusakan hutan melalui izin industri ekstraktif dan proyek infrastruktur berskala besar.
Pemerintah di satu sisi menerima pembayaran karbon untuk mengurangi emisi, namun di sisi lain terus menerbitkan izin yang menjadi sumber utama emisi tersebut. Konflik kepentingan inheren ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutan jangka panjang dan efektivitas skema karbon jika pendorong fundamental deforestasi tidak direformasi secara struktural.
Berdasarkan analisis mendalam terhadap krisis sosioekologis yang melanda Kalimantan Timur, terdapat serangkaian langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan guna mencegah kerusakan lebih lanjut dan membuka jalan menuju keadilan.
Bagi pemerintah, langkah pertama yang paling krusial adalah segera menerapkan moratorium sementara atas penerbitan izin baru untuk industri ekstraktif di seluruh Daerah Aliran Sungai Mahakam, diikuti dengan tinjauan ulang komprehensif terhadap izin yang sudah ada. Secara paralel, pemerintah harus membentuk gugus tugas lintas sektoral dengan mandat dan anggaran khusus untuk mempercepat proses verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat serta Hutan Adat, mengingat lambatnya pengakuan ini menjadi akar kerentanan wilayah adat.
Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dijadikan instrumen yang mengikat, transparan, dan menjadi acuan utama pada setiap tahap perencanaan, bukan sekadar formalitas. Selain itu, proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang sedang berjalan perlu dibatalkan dan dimulai kembali dari nol dengan memastikan partisipasi publik yang luas, inklusif, dan bermakna, sehingga tata ruang baru benar-benar mencerminkan prinsip keadilan ruang.
Sektor swasta, yang memegang peranan besar dalam ekonomi ekstraktif, juga dituntut untuk melakukan transformasi fundamental dalam praktik operasionalnya. Perusahaan tambang dan perkebunan harus mengadopsi standar lingkungan dan sosial yang melampaui sekadar kepatuhan hukum minimum, dengan menerapkan pendekatan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) di seluruh area konsesi serta sepanjang rantai pasok mereka. Fokus dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pun perlu direformasi secara drastis; alih-alih terjebak dalam kegiatan filantropi yang tidak terintegrasi, dana tersebut harus dialihkan menjadi investasi langsung untuk mitigasi dampak operasional, seperti pemulihan sumber air yang tercemar dan rehabilitasi lahan kritis. Lebih jauh lagi, transparansi operasional harus ditingkatkan melalui publikasi rutin data terverifikasi mengenai penggunaan air, volume dan kualitas limbah, serta progres reklamasi lahan pascatambang, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang nyata.
Di tingkat global, lembaga donor dan organisasi pembangunan internasional memiliki peran vital dalam mengarahkan investasi masa depan. Skema pendanaan seperti Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) harus menetapkan pengakuan hak tenurial Masyarakat Adat yang aman dan terlegalisasi sebagai prasyarat mutlak (pre-condition) yang tidak dapat ditawar untuk setiap investasi di sektor kehutanan dan iklim. Fokus pendanaan perlu dialihkan dari proyek-proyek yang dikelola secara terpusat ke dukungan langsung bagi penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal, lembaga adat, dan kelompok pemuda, termasuk melalui pemetaan partisipatif dan pelatihan advokasi kebijakan. Terakhir, lembaga donor harus menggunakan pengaruhnya untuk menekan pemerintah dan lembaga pelaksana agar merancang mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing) dari skema karbon yang sepenuhnya transparan, sederhana, dan adil, serta memastikan bahwa dana insentif benar-benar menjangkau komunitas di tingkat tapak yang secara langsung berkontribusi pada perlindungan hutan, bukan hanya mengendap di birokrasi. Hanya melalui kolaborasi yang tegas dari ketiga pilar ini—pemerintah, swasta, dan donor—masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi Benua Etam dapat diwujudkan.
Mahakam masih memiliki kesempatan untuk bernapas lega. Namun, waktu tidak ada lagi untuk menunggu. Kita membutuhkan pergeseran paradigma dari eksploitasi menuju regenerasi. Kita perlu mendengar suara Pesut Mahakam yang hampir punah, suara Masyarakat Adat yang terpinggirkan, dan suara sungai yang sedang sakit. Masa depan Mahakam ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkannya menjadi sekadar kenangan, ataukah kita akan berjuang untuk memulihkannya?
